Otda picu kesenjangan antardaerah
JAKARTA (bisnis.com): Otonomi daerah (Otda) seharusnya bisa memacu peningkatan kapasitas rakyat memajukan daerahnya masing-masing. Tapi nyatanya, justru memicu kesenjangan antardaerah.
"Kesenjangan antara daerah kaya dan miskin semakin menjadi-jadi, ketika dilaksanakan otonomi daerah. Sebab sistem administrasi anggaran menghapus Inpres subsidi daerah," kata pakar politik Ichlasul Amal.
Cendekiawan asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogakarta ini menyampaikan hal tersebut dalam pidato inaugurasinya untuk menjadi anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) tadi malam di Jakarta.
Dia memberi contoh Kabupaten Bengkalis di Riau, memiliki APBD sampai Rp2 triliun lebih, sementara sejumlah kabupaten lain hanya memiliki pendapatan puluhan miliar per tahun.
"Kebijakan sentralistik dan penyeragaman sebenarnya cukup efektif secara politik, karena terbukti membawa stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka waktu relatif lama, walau muncul rasa ketidakadilan dari sejumlah daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah," paparnya.
Demokrasi dan otonomi daerah, ungkapnya, selain membawa efek positif, juga memberi ekses disintegrasi di antaranya menjadi penghambat pembangunan bangsa dan meningkatkan kesenjangan,
"Bahkan ada yang menilai sistem politik yang memfasilitasi sistem pemilu kepala daerah [pilkada] dan desentralisasi atau otonomi daerah, membahayakan integrasi nasional. Penilaian itu wajar saja," ujarnya dihadapan sejumlah pakar anggota AIPI.
Secara alami, lanjutnya, Indonesia dengan masyarakat plural dan heterogen, menyulitkan tercapainya konsensus dan kekuasaan yang terlegitimasi. Contohnya, katanya, usaha pembentukan provinsi Tapanuli di Sumatra Utara, yang melibatkan etnik dan agama kepentingan sejumlah elit daerah tersebut, hampir saja memicu kerusuhan.
Di sisi lain pemekaran wilayah, kenyataannya tidak sekadar demi alasan efisiensi administrasi pemerintahan yang dinilai terlalu luas, tapi seringkali juga mengandung kepentingan former elit setempat, termasuk untuk mendapatkan kesempatan menjadi pejabat yang berkuasa di daerah baru.
"Pergolakan memperebutkan kursi kepala daerah, juga menghambat pembangunan yang bisa dilaksanakan dalam kondisi tenang dan kondusif," tambahnya. (tw)
